LAN Luncurkan Asosiasi Analis Kebijakan
Jakarta - Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) meluncurkan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Jumat (9/9), di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta bersamaan dengan seminar bertajuk "Komunikasi dalam Kebijakan Publik".
"Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia akan menjadi forum interaksi bagi para Analis Kebijakan dari lembaga pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah. Asosiasi ini pula yang akan menyusun etika profesi dan kode etik, serta kriteria sertifikasi sebagaimana dimandatkan dalam Permen PAN RB No. 45 Tahun 2013," ujar Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Erna Irawati pada acara tersebut.
Acara ini dihadiri oleh Kepala LAN Adi Suryanto, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, Manager Governance and Public Policy University of Queensland International Development Australia Gretta Nabbs-Keller, dan Sekretaris Utama LAN Sri Hadiati Wara.
Setiap tahun, kata Erna Irawati, Indonesia membelanjakan hingga triliunan rupiah untuk membuat dan mengembangkan kebijakan publik baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan di tingkat lokal. Namun, banyak produk kebijakan dianulir Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak mewakili kepentingan masyarakat luas.
"Tahun ini saja, Presiden Indonesia Joko Widodo memerintahkan pembatalan 3000 Peraturan Daerah yang bermasalah," tandas dia.
Erna menilai, perbaikan pada proses penyusunan kebijakan publik mendesak dilakukan untuk mendorong efektivitas implementasi kebijakan dan efisiensi anggaran Negara. Analis Kebijakan, kata dia, merupakan jabatan fungsional baru di lembaga pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan Permen PAN RB No. 45 Tahun 2013.
"Analisi kebijakan memiliki peran strategis untuk mendorong perbaikan kebijakan publik di Indonesia. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau JFAK memiliki peran untuk menganalisis persoalan kebijakan, menjembatani hasil kajian dan analisis kebijakan dalam proses pembuatan keputusan oleh decision maker," ungkap dia.
Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) turut mendukung dibentuknya JFAK, dan Asosiasi Analis Kebijakan yang akan menjadi ruang interaksi dan pertukaran pengetahuan antar analis kebijakan di Indonesia.
"KSI telah bekerja sama dan mendukung LAN dalam peningkatan kapasitas para analis kebijakan serta memperkuat interaksi antara analis kebijakan dan pembuat kebijakan untuk mendorong adanya kebijakan publik berbasis bukti secara lebih luas di Indonesia," ujar Petra Karetji dari KSI Indonesia.
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) merupakan unit kerja di Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; penyusunan dan pengembangan sistem informasi analis kebijakan, serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.
Yustinus Paat/AMA
BeritaSatu.com
