Sebuah Peraturan perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi.

Peraturan pengganti Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta Penyelenggara Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan akreditasi pelatihan dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang disusun untuk mendukung pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi, melalui fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional.

Peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagai bentuk pengayaan pengetahuan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi.

Peraturan yang menjadi dasar peningkatan profesionalitas Pejabat Fungsional Widyaiswara melalui pengembangan kompetensi dalam bentuk komunitas belajar yang dilakukan secara efektif dan terintegrasi untuk mewujudkan Jabatan Fungsional Widyaiswara yang berdaya saing global.

Sebuah Peraturan perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi.

Peraturan pengganti Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklatpim) Tingkat I, II, III, dan IV, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pengembangan kompetensi manajerial dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pengganti Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan kewidyaiswaraan dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan pengganti Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan.

bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, dan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu membentuk Balai Layanan Pemetaan Kompetensi

bahwa untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan di bidang pelatihan bahasa sumber daya manusia aparatur, dan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan transformasi kelembagaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Lembaga Administrasi Negara menjadi Balai Pelatihan Bahasa

bahwa untuk mewujudkan penatakelolaan kepesertaan pelatihan kepemimpinan nasional, kesempatan pengembangan karier, dan pengembangan kompetensi yang lebih luas serta menyesuaikan dengan kebutuhan untuk menduduki jabatan pengawas, perlu dilakukan perubahan persyaratan administratif bagi calon peserta pelatihan kepemimpinan pengawas;

bahwa untuk mewujudkan penatakelolaan kepesertaan pelatihan kepemimpinan nasional, kesempatan pengembangan karier, dan pengembangan kompetensi yang lebih luas serta menyesuaikan dengan kebutuhan untuk menduduki jabatan administrator, perlu dilakukan perubahan persyaratan administratif bagi calon peserta pelatihan kepemimpinan administrator

bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Lembaga Administrasi Negara yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara

bahwa untuk mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di bidang administrasi, dan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik STIA LAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020-2024