bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara secara teknis operasional, perlu disusun kebijakan mengenai uraian fungsi unit kerja dan koordinator serta subkoordinator jabatan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

bahwa dalam rangka mendukung terciptanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel, mudah diakses dan dibagipakaikan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan pengintegrasian data dan informasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara untuk pengintegrasian data dan informasi dilakukan untuk memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan informasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sehingga diperoleh keseragaman kualitas dan integrasi data di lingkungan Lembaga Administrasi Negara

Peraturan yang disusun dalam rangka standardisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara pada Tahun Anggaran 2020, baik yang dibiayai dari rupiah murni maupun dengan penerimaan negara bukan pajak.

Peraturan payung hukum penerapan tanda tangan elektronik di Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan yang disusun untuk menjadi acuan untuk melaksanakan sistem merit dalam pembinaan pegawai.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020-2024

Peraturan yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, yang menjadi dasar pemberian tunjangan profesi dan/atau tunjangan kehormatan bagi dosen Politeknik STIA LAN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang mencabut ketentuan mengenai rincian anggaran biaya pelatihan sebagaimana diatur dalam: a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; b. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I; c. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2; d. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; e. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; dan f. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diganti.

Peraturan perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip, karena perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang disusun untuk melaksanakan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara 2020-2024.