Peraturan yang disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan pelatihan dasar calon Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan dinamika pengembangan kompetensi, sehingga perlu dilakukan perubahan metode dan mekanisme penyelenggaraan pelatihan dasar bagi calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nilai-nilai dasar (core values) Aparatur Sipil Negara pada kurikulum pembelajaran dan memberikan kepastian pelaksanaan rapat evaluasi, perlu mengubah ketentuan mengenai kurikulum pembelajaran dan rapat evaluasi dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan program pelatihan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan ........

Peraturan pengganti Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

Peraturan yang disusun sebagai dasar bagi Lembaga Administrasi Negara selaku instansi pembina memiliki tugas menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional widyaiswara sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan yang menggantikan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

Peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Peraturan yang disusun sebagai pedoman untuk meningkatkan profesionalitas pejabat fungsional widyaiswara melalui perluasan peran pejabat fungsional Widyaiswara dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pembelajaran di tempat kerja.

Peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.