Peraturan yang disusun dalam rangka standardisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara pada Tahun Anggaran 2021.

Peraturan pengganti Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

Peraturan yang disusun dalam rangka memberikan acuan mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja unit kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan yang menggantikan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

Peraturan yang disusun dalam rangka penyempurnaan instrumen efektivitas pengkajian dan penyusunan kebijakan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan yang memayungi penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan dalam rangka mendukung program revolusi mental melalui perubahan cara pandang, cara pikir dan budaya kerja dalam melakukan reformasi birokrasi bagi aparatur sipil negara.

Peraturan yang menjadi payung hukum pengembangan karier pegawai negeri sipil di lingkungan Lembaga Administrasi Negara melalui mutasi dan/atau promosi serta penugasan khusus.

Peraturan yang disusun dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

Peraturan yang menggantikan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil evaluasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara 2020-2024.

Peraturan yang disusun sebagai pedoman administratif dalam rangka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Lembaga Administrasi Negara serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang mengamanatkan perjalanan dinas luar negeri harus dilaksanakan secara selektif, sesuai prosedur dan dilaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.